Berita Soal Larangan Pengambilan Gambar Capas Saat Latihan, Ini jawaban Ketua dan Kabiro Hukum PPI Kotamobagu

CoverMongondow, Kotamobagu – Pemberitaan soal terkait Pelarangan Mengambil Gambar oleh Wartawan ke Calon Paskibraka (Capas) oleh pelatih beberapa hari lalu di salah satu media, langsung ditanggapi oleh Ketua dan Kabiro Hukum PPI-KK lewat media ini walaupun sempat mengajukan hak jawab ke- media awal yang memuat konten berita terkait pelarangan tersebut.

Kamis, 18 Juli 2024 siang tadi, Kurniawan Mokodompit selaku Ketua saat dimintai tanggapan perihal berita yang memojokan PPI KK (Purna Paskibraka Indonesia Kota Kotamobagu) tersebut katakan bahwa tidak seperti itu maksud dan tujuan kami.

“Yang di beritakan itu sangat jauh dari kenyataan, sangat terbalik 360 derajat. Pasalnya tidak ada yang membatasi, bahkan saya bertanya baik-baik dengan nada sopan serta sikap yang baik, sayapun ketika berbicara dengan wartawan tersebut disaksikan langsung oleh seluruh tim pelatih yang berada di lapangan termasuk unsur POLRI, TNI dan anggota PPI yang lain. Seharusnya ditanyakan dulu apa alasannya soal pelarangan tersebut,” terang Mokodompit.

Sementara itu, Ketua Biro Hukum PPI KK,  Aris Binol, S.H.,M.H. menambahkan, masalah ini sudah selesai.

“Siang tadi pak Ketua sudah menghadiri mediasi yang difasilitasi oleh pihak polres kotamobagu dan sudah selesai. Namun kronologinya adalah, alasan kami meminta konfirmasi terlebih dahulu saat pewarta mengambil gambar untuk menjaga sterilitas di lapangan,” ungkapnya.

Aris tambahkan, Mengapa demikian? “Karena untuk posisi bertugas saat Penaikan Bendera 17 Agustus nanti masih dirahasiakan oleh tim pelatih, kemudian misalnya saat capas melakukan kesalahan kemudian dihukum disiplin seperti push up, lari dan lain sebagainya kami khawatir jika di ambil foto, ada pihak-pihak yang sengaja menggoreng hasil jepretan tersebut,” Sebutnya.

Binol mengatakan bahwa, Kalaupun di konfirmasi di awal saat pelarangan pengambilan gambar tersebut, kan bisa kami suru baris rapih kemudian diambil gambar para anggota capas,” terangnya.

Binol juga yang tercatat menjabat sebagai Kabiro Hukum PPI KK Periode 2022-2027 sampaikan diakhir rilis mereka bahwa, “Semata-mata larangan itu untuk menghindari justifikasi publik sepihak saja. Makanya kami rasa perlu ada hak jawab dari kami PPI untuk berita-berita yang beredar agar supaya informasi yang diterima masyarakat dapat dilihat dari 2 sisi agar seimbang. Malahan kami sangat berharap teman-teman Pewarta kedepan bisa menjadi support terbaik untuk Paskibraka Kota Kotamobagu yang akan bertugas di 17 Agustus 2024,” Tutupnya.

Sumber : Rilis PPI KK

Editor : R_Th