CoverMongondow, Bolsel – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), menggelar Coaching clinic terkait manajemen resiko, Rabu (06/02/19) pagi tadi.
Kegiatan yang bertempat di Aula Kantor BPKP Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), dibuka oleh Asisten III Pemkab Bolsel, Ridel Paputungan, mewakili atas nama Bupati Bolsel Iskandar Kamaru, dan melibatkan para peserta dari perwakilan perangkat SKPD se-Bolaang Mongondow Selatan.
Asisten III saat membacakan pesan Bupati pada pembukaan kegiatan tersebut menyampaikan, amanat Permendagri nomor 35 tahun 2018, tentang pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, berupa pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah yang disusun berbasis prioritas dan resiko.
“Kegiatan ini sangat penting untuk dilaksanakan,” terang Ridel.
Ridel juga menjelaskan, pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan internal pemerintah (APIP), tidak lagi bersifat regular atau komprehensif, karena yang memiliki risiko adalah perangkat daerah yang memiliki program dan kegiatan.
“Perangkat daerah harus jujur dan terbuka dalam menyusun manajemen risiko pada kegiatannya, karena semakin tinggi risiko, maka APIP akan memasukan dalam program kerja pengawasan untuk diidentifiksi agar di dapat solusinya, apalagi peran APIP tidak bersifat regular dan komprehensip, mengingat yang memiliki risiko adalah perangkat daerah yang memiliki program dan kegiatan tersebut,” ungkap Ridel.
Lanjut Asisten III, itu semua dilakukan sebagai upaya dalam memberantas korupsi, serta upaya mempertahankan opini WTP yang ke-Lima dari BPK RI, disamping dasar untuk mewujudkan pemerintahan yang good government dan clean governance, terangnya.
Terakhir, Ridel berharap, mereka para perwakilan perangkat daerah yang mengikuti kegiatan ini, dapat menerapkannya dalam menyusun program kerja Inspektorat yang berbasis risiko, tandas Dia.
Sementara, Kepala BPKP Provinsi Sulut, Kwinhatmaka, bersyukur atas terlaksananya kegiatan ini. Menurutnya, kegiatan ini bentuk kerjasama dalam menimpali tingginya risiko, ucapnya.
Kwinhatmaka berharap, para perwakilan SKPD yang mengikuti kegiatan ini, perlu mengetahui apa yang nantinya akan dilakukan dalam pengelolaan keuangan Negara. Di mana tujuannya, menentukan perencanaan kegiatan berbasis risiko untuk diterapkan pada masing-masing SKPD, sehingga memberikan peringatan dini kepada pemerintah dalam hal pencegahan penyimpangan, terang Kwinhatmaka.
Untuk diketahui, kegiatan yang difasilitasi oleh Inspektorat Bolsel ini, berlangsung hingga esok. (Humas/R1)