Hardin: Bukan Tidak Percaya Pemerintah dan Kepolisian, Akan Tetapi Kami Inginkan Buktinyata dilapangan
CoverMongondow, Crime – Aktifitas Pertambangan Ilegal Tanpa Izin (PETI) di Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara secakin hari semakin meluas garapannya, dari akibat PETI tersebut, banyak warga yang mulai melakukan teriakan protes ke setiap-tiap media yang menjadi penyambung lidah mereka demi harapan kesenjangan hidup keluarga mereka yang hanya dihasilkan dari berkebun.
Seperti halnya yang dirasakan salah satu warga ini, yakni Hardin Paputungan warga Mongkonai yang mempunyai kebun di daerah Monsi, mengeluh akan aktifitas, di wilayah Perkebunan warga (Monsi) di Kabupaten Bolmong yang pernah menjadi X-Lokasi PETI dari Perusahaan China yang diduga pernah bekerjasama dengan salah satu Institusi Negara, dan sekarang sudah aktif lagi dan digarap oleh salah satu pengusaha yang bernama Ko’Achen secara ilegal.
Hardin katakan, bahwa Aktifitas PETI yang dilakukan oleh Ko’Achen sudah sangat meresahkan dan sekaligus sangat merugikan bagi kami selaku pemilik kebun yang ada di komplex PETI tersebut. “Sudah ada hewan peliharaan warga pemilik kebun sekitar yang mati akibat mengkonsumsi Air dari sungai disekitar Peti tersebut,” ungkap Hardin siang tadi, Sabtu (04/11).
“Kami menduga, Air tersebut sudah tercemar limbah PETI, dan akibatnya banyak hewan peliharaan kami mati. Sapi teman saya ada yang mati, terus ayam peliharaan saya di kebun juga, tiba-tiba mati dengan keadaan kepala dan kaki membiru. Saya menduga kejadian ini dikarenakan hewan ternak kami telah mengkonsumsi air sungai yang sudah tercemar itu,” lagi-lagi Ungkap Hardin.
Hardin berharap, Kalau bisa Pak Presiden Republik Indonesia, dengarlah keluh kesah kami terkait aktifitas para pengusaha PETI yang sudah membabibuta dalam pengrusakan alam ini, karena kami adalah Warga Republik Indonesia, yang juga ingin diperhatikan oleh Bapak Presiden Ir. Hi. Joko Widodo,” pinta Hardin dengan nada emosi.
Saat ditanya media ini, kenapa harus presiden akan tetapi bukan pihak Kepolisian atau pemerintah daerah, Hardin menjawab, bahwa bukan kami tiidak percaya lagi terhadap mereka, akan tetapi sudah kesekian kalinya hal ini terjadi, namun setiap ada razia dilokasi, tindak lanjutnya kami belum dengar secara langsung. Jadi kami menginginkan kalau bisa Presiden RI lah yang turun langsung untuk kejadian ini,” harapnya. (R1)